Hillary ingin RI mengijinkan Freeport tetap mengeruk kekayaan emas Papua
Hillary ingin RI mengijinkan Freeport tetap mengeruk kekayaan emas Papua 
Ini Point kedatangan Hilary Clinton ke Indonesia:
Pertama,
rencana pemerintah AS untuk membangun gedung baru Kedubes AS di Jakarta. Rencananya, kompleks kedubes baru itu akan meliputi gedung utama dengan 10 lantai, gedung parkir, gedung-gedung penunjang, ruang tunggu konsuler, tiga pintu gerbang dan restorasi sebuah gedung bersejarah di kompleks ini.
Gedung itu akan digunakan oleh para staf kedubes AS dan misi AS untuk ASEAN dengan ruang kerja seluas 36.000 meter persegi. Dengan begitu, Kedubes AS di Jakarta bakal menjadi Kedubes AS terbesar ketiga setelah di Irak dan Pakistan. Proyek senilai U$450 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) ini direncanakan akan selesai dalam lima tahun dan akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja.
Kedua,
rencana PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan kontrak hingga 2041. Dalam kontrak karya generasi kedua yang dimulai pada tahun 1991, batas kontrak eksploitasi adalah 2021. Mereka punya hak mendapatkan perpanjangan 2 kali 10 tahun atau totalnya hingga tahun 2041.
Sebelum habis masa kontrak itu, PT Freeport ingin diperpanjang lagi karena mereka tahu persis besarnya kandungan emas di sana. PT Freeport baru saja menginvestasikan 125 Juta USD (sekitar Rp 1,1 triliun) untuk kegiatan pengembangan eksplorasi yang dilakukan jauh keluar area kerja mereka sekarang ini hingga mencapai Puncak Soekarno.
Hasilnya, sangat mengejutkan. Disana ditemukan emas yang kandungannya jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan selama ini. Tentu saja mereka tidak mau kehilangan peluang yang sangat menggiurkan itu
PT Freeport Indonesia menyatakan jumlah cadangan emasnya di Papua bernilai Rp 423,9 triliun. Nilai itu setara dengan jumlah cadangan emas yang ada di tambang Freeport di Papua mencapai 46,1 juta troy onz.
"Cadangan emas di wilayah kerja PT Freeport Indonesia di Papua adalah 46,1 juta troy onz, atau setara dengan 1,429 miliar gram emas (catatan: 1 troy onz emas = 31 gram)," jelas Ramdani (Juru Bicara Freeport).
Dipaparkan Ramdani, dengan menggunakan hitungan harga emas dari London spot metal prices selama 3 tahun terakhir, yaitu US$ 1,023 per troy onz, atau setara dengan Rp 296.670 per gram (US$ 1 = Rp 8.990 pada akhir 2010), maka total nilai cadangan tersebut adalah Rp 423,9 triliun.
Pernyataan Ramdani ini mengklarifikasi berita sebelumnya yang menyatakan cadangan emas Freeport di Papua saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun.
Seperti diketahui Freeport memiliki batas kontrak eksploitasi tambang di Papua hingga 2021 dalam kontrak karya generasi kedua pada 1991. Mereka punya hak mendapatkan perpanjangan 2 kali 10 tahun atau totalnya hingga 2041.
Selain masalah Hak Asasi Manusia (HAM), Freeport ternyata bisa menjadi alasan kelompok separatis Papua mengupayakan kemerdekaan. Sebab kebijakan Freeport terhadap pegawai lokalnya, bisa dijadikan patokan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua.
“Persoalan Freeport jika dikaitkan dengan persoalan serius yang dihadapi pemerintah tidak bisa dilihat secara hitam putih, hanya karena perusahaan asing diserang oleh penduduk sekitar, “ terang Hariyadi Wirawan ketika dihubungi itoday, Kamis (15/3). “Sebaiknya hal tersebut harus diselesaikan hingga ke akar persoalan, “ sambungnya.
Hariyadi menambahkan, jika masalah tersebut tidak diselesaikan hingga ke akarnya dengan cara komprehensif, maka kelompok-kelompok yang ada di Papua akan mempertimbangkan nilai strategis Papua berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bukan hanya masalah Freeport, kelompok-kelompok di Papua sudah mulai mempertimbangkan nilai strategis Papua di mata NKRI. Apakah gajinya timpang, apakah mereka merasa bernilai atau tidak dengan bergabung NKRI? ” ungkap pengamat politik internasional asal Fisip UI ini.
Masih menurut Hariyadi, jika warga Papua merasa tidak dihargai, maka mereka akan menganggap untuk apa bergabung dengan NKRI.
Freeport memang menjadi perhatian khusus di Papua. Selain masalah kontrak karya pertambangannya yang dinilai merugikan Indonesia. Beberapa waktu belakangan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini, juga dinilai tidak adil dalam memberikan besaran gaji pegawainya.
Akibat dari adanya perbedaan besaran gaji antara pegawai lokal dan internasional, Freeport sempat berhenti beroperasi karena karyawannya mogok masal.*
0 komentar:
Post a Comment